JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai kebijakan pemerintah yang mengucurkan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun sebagai langkah yang wajar untuk menjaga daya beli masyarakat. Insentif tersebut disalurkan melalui bantuan pangan, dukungan transportasi mudik, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Senin (23/2/2026), Anis menyatakan bahwa Ramadan dan Lebaran tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dampak ekonomi yang signifikan setiap tahunnya.
“Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi masyarakat naik, dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah ikut bergerak. Karena itu, kehadiran pemerintah melalui insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi merupakan langkah yang dapat dipahami dalam konteks menjaga stabilitas daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan tersebut penting di tengah tekanan harga pangan dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga selama Ramadan. Meski demikian, Anis menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar kebijakan tidak berhenti sebagai program musiman semata.
“Kami mendukung setiap langkah pemerintah yang bertujuan meringankan beban rakyat, terutama dalam menghadapi kenaikan kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran. Namun kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi yang komprehensif,” tegasnya.
Anis juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran bantuan. Menurutnya, persoalan utama program bantuan sosial sering kali terletak pada akurasi data dan kualitas distribusi di lapangan.
“Yang paling penting adalah akurasi data penerima dan kualitas distribusinya. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru terlewat, sementara yang tidak berhak malah menerima bantuan. Niat baik pemerintah harus diikuti dengan eksekusi yang presisi dan pengawasan yang kuat,” ujarnya.
Dari sisi dampak ekonomi, Anis mengakui stimulus tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek karena beban belanja pangan dapat berkurang.
“Ketika beban pengeluaran untuk kebutuhan pokok menurun, masyarakat memiliki ruang untuk membelanjakan kebutuhan lain. Ini bisa mendorong perputaran ekonomi lokal. Namun kita juga harus realistis bahwa dampaknya bersifat sementara, karena daya beli yang kuat tetap bergantung pada ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” jelasnya.
Menanggapi target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen, Anis menilai kebijakan Ramadan–Lebaran lebih tepat dipandang sebagai faktor pendukung, bukan penentu utama.
“Jika ditanya apakah kebijakan ini dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen, saya melihatnya sebagai penopang, bukan faktor penentu. Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin bagi perekonomian, tetapi fondasi utama pertumbuhan tetap terletak pada investasi, ekspor, dan kepastian dunia usaha,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan bantuan pangan tidak menimbulkan dampak negatif bagi produsen, khususnya petani dan pedagang kecil.
“Bantuan pangan memang sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi pemerintah juga harus memastikan kebijakan ini tidak menekan harga di tingkat produsen. Keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha petani serta pedagang kecil harus tetap dijaga,” ujarnya.
Terkait kebijakan Work From Anywhere menjelang arus mudik, Anis menilai langkah tersebut berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus mengurangi kepadatan perjalanan.
“Work From Anywhere menjelang mudik dapat menjadi kebijakan yang cukup strategis apabila dikelola dengan baik. Selain membantu mengurai kepadatan arus perjalanan, kebijakan ini juga dapat memperpanjang durasi masyarakat berada di kampung halaman sehingga perputaran ekonomi daerah berlangsung lebih lama,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Fleksibilitas kerja harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab kinerja. Produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik harus tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh perubahan pola kerja,” tutup Anis.
Secara keseluruhan, Anis menilai kebijakan insentif Ramadan–Lebaran merupakan langkah positif untuk menjaga momentum ekonomi musiman. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi pasca-Lebaran, stabilitas harga, serta penciptaan lapangan kerja tetap menjadi faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Penulis : amanda az
Editor : reni diana
