JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan komitmen Kementerian P2MI untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini disampaikan di tengah adanya peningkatan pagu anggaran Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Mukhtarudin dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/9/2025).
Rapat ini membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran KemenP2MI sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Mukhtarudin memaparkan, hingga 12 September 2025, realisasi anggaran KemenP2MI mencapai Rp341,3 miliar atau 69,01 persen dari pagu awal Rp494,6 miliar.
Setelah adanya Alokasi Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp192,8 miliar yang disetujui Kementerian Keuangan pada 19 Agustus 2025, total pagu meningkat menjadi Rp687,4 miliar. Dengan tambahan ini, persentase realisasi anggaran sementara berada di 49,65 persen.
“Penurunan persentase realisasi anggaran bukan karena penyerapan yang lambat, melainkan karena adanya tambahan pagu yang cukup besar. Kami sudah menyiapkan langkah percepatan agar pada akhir tahun realisasi bisa mencapai 97 hingga 98 persen,” jelas Mukhtarudin.
Mukhtarudin menjelaskan empat strategi utama percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV:
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang terstruktur sesuai timeline.
Penyelesaian petunjuk teknis (juknis) untuk program peningkatan kapasitas, kepulangan, dan kewirausahaan.
Kolaborasi lintas sektor, melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Percepatan proses pengadaan barang dan jasa.
“Penyelesaian juknis menjadi pondasi penting agar kegiatan di lapangan bisa segera berjalan. Setelah itu, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan akan dipercepat sehingga serapan anggaran meningkat signifikan,” ujarnya.
Fokus Anggaran 2026: Pelindungan dan Pemberdayaan PMI
Dalam rapat tersebut, Mukhtarudin juga memaparkan arah kebijakan anggaran 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp546,3 miliar. Porsi terbesar akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen serta program penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan PMI.
“Kami sadar tantangan ke depan semakin besar. Berapa pun anggaran yang tersedia, kami akan kelola sebaik-baiknya. Yang utama adalah memberikan pelayanan terbaik bagi PMI, mulai dari penempatan yang aman dan prosedural, fasilitasi kepulangan, hingga peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi keluarga PMI,” tegasnya.
Mukhtarudin menambahkan, optimalisasi serapan anggaran tidak hanya bertujuan memenuhi target keuangan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi PMI dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, kami ingin memastikan kualitas layanan PMI terus meningkat,” pungkasnya.
Penulis : dafri jh
Editor : ameri
