JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025) mengatakan, Anggaran 2025 akan kami fokuskan untuk memastikan layanan transportasi publik tetap optimal, termasuk mempertahankan subsidi dan program Public Service Obligation (PSO)
Dudy menegaskan bahwa alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan difokuskan pada penyelenggaraan transportasi publik bersubsidi. Selain itu, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas.
Dalam beberapa hari terakhir, Kemenhub telah melakukan analisis berbasis risiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dialokasikan untuk kementeriannya. Dari hasil analisis tersebut, seluruh program akan dijalankan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
“Kami berkomitmen untuk memastikan layanan transportasi tetap terjangkau dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapan kami, anggaran 2025 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” jelas Dudy.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif Kemenhub untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 17,725 triliun.
Dana ini akan dialokasikan untuk sembilan unit organisasi eselon I di bawah Kemenhub, termasuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp 464,09 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 7,32 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp 71,01 miliar, BPSDMP Rp 1,82 triliun, dan BPTJ Rp 108,95 miliar.
Jumlah ini mengalami efisiensi sebesar 43,66% atau setara dengan Rp 13,72 triliun dibandingkan dengan pagu awal Rp 31,45 triliun berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024.
Kendati demikian, Dudy memastikan bahwa layanan transportasi bagi masyarakat tetap menjadi prioritas dan akan dioptimalkan semaksimal mungkin. ***
Penulis : dafri jh
Editor : ameri
