JAKARTA – Sejumlah komisi dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pembahasan berbagai rancangan undang-undang (RUU), Senin (16/11/2026).
Agenda legislasi hari ini mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari administrasi kependudukan, penyadapan, pengelolaan keuangan haji, perkoperasian, hingga perampasan aset.
Pembahasan sejumlah RUU tersebut melibatkan jajaran kementerian, lembaga negara, akademisi, praktisi, serta perwakilan organisasi profesi.
Salah satu agenda berlangsung di Komisi II DPR RI pukul 10.00 WIB. Komisi II menggelar rapat kerja tingkat I bersama sejumlah menteri, Pimpinan Komite I DPD RI, dan pihak pemerintah untuk membahas perubahan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
Rapat tersebut dijadwalkan membahas penjelasan DPR, pandangan pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta pembentukan panitia kerja (Panja).
Pada waktu yang sama, Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Rapat ini secara khusus membahas masukan terkait RUU tentang Penyadapan.
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum. Agendanya membahas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Dalam rapat tersebut, DPR menyampaikan penjelasan mengenai RUU, pemerintah menyampaikan pandangan, serta menyerahkan DIM sebagai bahan pembahasan selanjutnya.
Pembahasan legislasi juga menyentuh sektor ekonomi dan kelembagaan. Komisi VI DPR RI melalui Panja mengagendakan pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bersama Tim Panja Pemerintah.
Di sisi lain, Badan Legislasi DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Rapat tersebut merupakan bagian dari penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Perampasan Aset hingga Hak Cipta
Memasuki siang hari, Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) pukul 13.00 WIB. Fokus pembahasannya adalah merapikan dan menyempurnakan rumusan pasal-pasal dalam RUU tentang Perampasan Aset.
Agenda ini menjadi bagian dari tahapan penyempurnaan substansi dan rumusan norma sebelum pembahasan legislasi berlanjut ke tahap berikutnya.
Pada waktu bersamaan, Baleg DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan berbagai kalangan terkait RUU tentang Hak Cipta.
Sejumlah musisi dan praktisi seni dijadwalkan hadir sebagai narasumber, di antaranya Gilang Ramadhan, Abah Lala, Erucakra Mahameru, Badrus Zeman, serta Shatria Aden Dharma dari Yayasan Anugerah Musik Indonesia.
Selain itu, Baleg juga menghadirkan akademisi dan pakar seni, termasuk Prof. Eko Supriyanto dari Institut Seni Indonesia Surakarta, Prof. I Wayan Adnyana atau Prof Kun selaku Rektor ISI Bali, serta Prof. Fajar Sugianto dari Universitas Pelita Harapan.
Masukan dari para pelaku industri musik, seniman, dan akademisi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Hak Cipta, terutama terkait kepentingan pencipta, pelaku pertunjukan, serta ekosistem industri kreatif.
Sementara itu, Komisi VII DPR RI menggelar RDPU Panja tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) bersama sejumlah pakar. Pembahasan diarahkan pada penguatan standardisasi nasional untuk mendorong daya saing, inovasi, keberlanjutan, dan perlindungan konsumen.
Komisi XIII DPR RI juga menjadwalkan RDP dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Rapat membahas capaian program strategis BNPT sepanjang 2026, tantangan penanggulangan terorisme, serta penguatan sinergi lintas sektor.
RUU KADIN dan Statistik Ikut Dibahas
Pada pukul 14.00 WIB, Komisi VI DPR RI kembali menggelar rapat kerja bersama Menteri Investasi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum.
Rapat tersebut membahas RUU tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Agenda meliputi penyampaian penjelasan DPR dan pandangan pemerintah, penyerahan DIM sandingan, pembahasan jadwal serta mekanisme pembahasan, hingga pembentukan Panja.
Pada jam yang sama, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pembahasan difokuskan pada rencana kerja dan anggaran BPKH tahun 2027 serta sejumlah isu aktual terkait pengelolaan keuangan haji.
Sementara itu, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan atau fit and proper test terhadap calon Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2026. Agenda ini berlangsung pukul 11.00 hingga 16.00 WIB.
Rangkaian pembahasan legislasi hari ini ditutup dengan agenda Komisi X DPR RI pada pukul 15.00 WIB. Komisi X menggelar pembicaraan tingkat I melalui Panja RUU tentang Statistik bersama Tim Panja Pemerintah.
Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Pembahasan difokuskan pada DIM RUU tentang Statistik sebagai bagian dari proses penyempurnaan regulasi di bidang statistik nasional.
Dengan padatnya agenda tersebut, DPR RI pada Senin ini membahas sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan tata kelola pemerintahan, keamanan, ekonomi, pengelolaan keuangan negara, hingga perlindungan hak cipta dan penguatan data statistik nasional.
Penulis : dafri jh
Editor : ameri






