JAKARTA – Ketergantungan masyarakat Jawa Tengah terhadap kendaraan pribadi masih menjadi pekerjaan besar dalam upaya menekan emisi, kemacetan, hingga angka kecelakaan lalu lintas.
Di tengah kondisi tersebut, pengembangan transportasi massal seperti Trans Jateng dinilai menjadi salah satu solusi penting untuk mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan Trans Jateng memiliki peran strategis karena tidak sekadar menyediakan layanan mobilitas, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi emisi dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
“Guna menekan emisi dan ketergantungan pada kendaraan pribadi, Trans Jateng terus bertransformasi menyediakan layanan transportasi massal yang aman, terintegrasi, dan merata di Jawa Tengah,” kata Djoko, Kamis (20/8/2026).
Persoalan emisi transportasi di Jawa Tengah memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR) 2023, transportasi darat di Indonesia menyumbang hingga 90 persen emisi, sementara total emisi sektor energi mendekati 600 MtCO2eq.
Di Jawa Tengah, kondisi tersebut juga menunjukkan tren mengkhawatirkan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023) mencatat emisi dari pembakaran bahan bakar transportasi meningkat lebih dari tiga kali lipat pada periode 2010-2023, dari 29,9 MtCO2e menjadi 95,6 MtCO2e.
Sektor transportasi bahkan berkontribusi sekitar 80,49 persen terhadap total emisi di Jawa Tengah. Sementara itu, kendaraan listrik baru mencapai sekitar 3.500 unit atau hanya 0,0184 persen dari total kendaraan pribadi di provinsi tersebut.
Upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi pada periode 2021-2024 juga masih terbatas. Penurunannya tercatat sekitar 1,2 MtCO2e atau 8,96 persen dan berada di urutan ketiga dibandingkan sektor lainnya.
Kendaraan Pribadi Masih Mendominasi
Besarnya tantangan transportasi Jawa Tengah juga terlihat dari jumlah kendaraan pribadi. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat jumlah kendaraan pribadi mencapai sekitar 21 juta unit pada 2024. Sebanyak 89 persen di antaranya merupakan sepeda motor.
Dominasi sepeda motor bukan hanya berdampak pada emisi, tetapi juga keselamatan jalan. Data Ditlantas Polda Jawa Tengah 2025 menunjukkan korban kecelakaan lalu lintas paling banyak berasal dari kelompok usia produktif 17-35 tahun, terutama mereka yang bekerja sebagai karyawan swasta.
Tren kecelakaan juga terus meningkat. Sepanjang 2020-2024, insiden kecelakaan menunjukkan kenaikan rata-rata sekitar 11 persen setiap tahun. Peningkatan tersebut beriringan dengan bertambahnya jumlah korban dan kerugian materiil.
Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi juga tergambar dalam studi IESR 2026. Sebanyak 94,5 persen responden di Jawa Tengah memiliki setidaknya satu kendaraan pribadi.
Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat membuat persoalan tarif menjadi sangat penting. Sebanyak 46 persen responden memiliki pendapatan kurang dari Rp3 juta per bulan.
“Artinya, transportasi umum bukan hanya harus tersedia, tetapi juga harus terjangkau. Tarif menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi,” ujar Djoko.
Saat ini sepeda motor masih menjadi moda perjalanan utama masyarakat Jawa Tengah dengan proporsi 65,3 persen. Mobil pribadi berada di angka 16,4 persen, transportasi umum 11,6 persen, ojek online 3,5 persen, dan sepeda hanya 0,3 persen.
Trans Jateng Jadi Salah Satu Jawaban
Pengembangan angkutan aglomerasi Trans Jateng dilatarbelakangi sejumlah persoalan strategis. Bappeda Jawa Tengah menyebut adanya kesenjangan aksesibilitas antara kota inti dan wilayah penyangga, tingginya emisi dan konsumsi BBM, kerugian ekonomi akibat kemacetan, hingga masih tingginya risiko kecelakaan.
Persoalan lainnya adalah tingginya beban biaya transportasi masyarakat. Di kawasan Kedungsepur, misalnya, pengeluaran transportasi disebut dapat mencapai sekitar 30 persen dari total pengeluaran masyarakat.
Pada saat bersamaan, pertumbuhan kendaraan pribadi tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan yang memadai. Kondisi ini membuat kemacetan semakin sulit dihindari.
Trans Jateng hadir untuk menjawab persoalan tersebut melalui layanan angkutan umum yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan wilayah penyangga.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2026, operasional Trans Jateng saat ini didukung 115 unit bus dan 568 petugas. Jaringannya memiliki 543 titik naik-turun penumpang, terdiri atas 352 halte dan 191 titik pemberhentian bus.
Layanan tersebut juga dilengkapi 130 perangkat e-ticketing. Dengan jam operasional mulai pukul 05.00 hingga 20.50 WIB, Trans Jateng menempuh total sekitar 650 kilometer melalui 768 perjalanan atau trip setiap hari.
Kinerjanya pun menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang Januari-Juli 2026, Trans Jateng telah melayani 5.881.767 penumpang dengan rata-rata 27.668 penumpang per hari.
Tingkat keterisian armada atau load factor juga tergolong tinggi, yakni mencapai 91,19 persen.
“Angka penggunaan yang tinggi menunjukkan bahwa ketika layanan transportasi umum tersedia dengan tarif terjangkau, rute yang relevan, serta pelayanan yang baik, masyarakat memiliki alasan untuk menggunakannya,” kata Djoko.
Tujuh Koridor Layani Lima Wilayah Pengembangan
Saat ini Trans Jateng memiliki tujuh koridor utama yang telah menjangkau lima dari 10 Wilayah Pengembangan di Jawa Tengah.
Jaringan tersebut mencakup kawasan Kedungsepur dengan tiga koridor, Subosukawonosraten dua koridor, serta Cibalingmas dan Gelangmanggung-Keburejo yang masing-masing memiliki satu koridor.
Tujuh koridor itu meliputi:
Semarang-Bawen sepanjang 88 kilometer pulang-pergi dengan 28 armada dan headway 7-12 menit.
Semarang-Kendal sepanjang 79 kilometer pulang-pergi dengan 16 armada dan headway 5-15 menit.
Semarang-Grobogan sepanjang 70 kilometer pulang-pergi dengan 14 armada dan headway 15-20 menit.
Purwokerto-Purbalingga sepanjang 70 kilometer pulang-pergi dengan 14 armada dan headway 10-15 menit.
Magelang-Purworejo sepanjang 106 kilometer pulang-pergi dengan 14 armada dan headway 15-25 menit.
Surakarta-Sragen sepanjang 70 kilometer pulang-pergi dengan 14 armada dan headway 15-20 menit.
Surakarta-Wonogiri sepanjang 81 kilometer pulang-pergi dengan 15 armada dan headway 15-20 menit.
Dari sisi tarif, Trans Jateng relatif ramah bagi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025, tarif penumpang umum ditetapkan Rp5.000.
Sementara itu, tarif khusus Rp1.000 diberikan kepada pelajar, veteran, buruh, lansia, dan penyandang disabilitas.
Tarif murah tersebut dinilai menjadi salah satu kekuatan Trans Jateng dalam mendorong penggunaan transportasi publik sekaligus mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Trans Jateng Ditargetkan Layani 209 Ribu Penumpang per Hari pada 2045
Pengembangan Trans Jateng tidak berhenti pada tujuh koridor. Hasil pemodelan IESR 2026 menunjukkan jaringan ini memiliki potensi melayani hingga 209 ribu penumpang per hari pada 2045.
Angka tersebut setara dengan peningkatan sekitar 7,3 kali lipat dibandingkan kondisi saat ini.
Untuk mencapai target tersebut, jaringan Trans Jateng diproyeksikan berkembang menjadi 24 rute yang menjangkau kawasan aglomerasi di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Pengembangan rute baru dilakukan secara bertahap.
Pada 2027, rute Magelang, khususnya Terminal Borobudur-Temanggung Terminal Madureso, direncanakan mulai dikembangkan dengan potensi permintaan sekitar 4.516 penumpang per hari.
Kemudian pada 2028 disiapkan dua rute, yakni Jepara-Kudus-Pati dengan potensi 5.874 penumpang per hari dan Batang Terminal Banyuputih-Pekalongan dengan estimasi 811 penumpang per hari.
Pada 2029, rute Purwokerto Terminal Bulupitu-Cilacap ditargetkan dikembangkan dengan potensi 4.472 penumpang per hari. Setahun berikutnya, rute Semarang-Demak diproyeksikan mampu melayani hingga 7.111 penumpang per hari.
Pada periode 2030-2035, empat rute tambahan direncanakan, yakni Boyolali-Kartasura-Karanganyar dengan potensi 8.092 penumpang per hari, Demak-Kudus 3.854 penumpang, Boyolali-Klaten Terminal Prambanan 3.057 penumpang, serta lintas batas Kabupaten Pekalongan-Kota Pekalongan sekitar 1.553 penumpang per hari.
Memasuki 2035-2040, empat rute baru kembali disiapkan. Salah satunya koridor Brebes-Tegal-Pemalang yang diproyeksikan menjadi salah satu jalur dengan permintaan tertinggi, mencapai 13.797 penumpang per hari.
Tiga rute lainnya adalah Wonosobo-Banjarnegara dengan potensi 2.339 penumpang per hari, Banjarnegara-Purbalingga sekitar 900 penumpang, serta Kebumen-Purworejo sekitar 610 penumpang per hari.
Sementara pada 2040-2045, pengembangan akan dilanjutkan melalui empat rute. Kota Tegal-Brebes via Terminal Slawi diperkirakan menjadi jalur dengan permintaan tertinggi, yakni 13.729 penumpang per hari.
Tiga rute lainnya adalah Grobogan-Blora dengan estimasi 2.218 penumpang per hari, Pati-Rembang 1.722 penumpang, serta Kebumen-Cilacap sekitar 1.264 penumpang per hari.
Tantangan Tidak Ringan
Meski memiliki prospek besar, pengembangan Trans Jateng menuju jaringan transportasi publik yang terintegrasi tidak bebas dari tantangan.
Persoalan pertama adalah pendanaan. Karena beroperasi sebagai layanan publik nonkomersial atau Public Service Obligation (PSO), Trans Jateng masih bergantung pada dukungan APBD.
Karena itu, diperlukan terobosan pendanaan non-APBD, seperti skema tax-split dari pajak kendaraan bermotor, CSR, maupun optimalisasi pendapatan non-tarif atau non-farebox revenue melalui iklan dan fasilitas smart halte.
Rencana transisi pengelolaan menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga perlu disiapkan secara matang agar peningkatan efisiensi manajemen tidak mengorbankan tarif terjangkau bagi masyarakat.
Tantangan kedua adalah integrasi jaringan dan moda. Trans Jateng membutuhkan koneksi yang lebih kuat dengan angkutan pengumpan atau feeder, angkutan kota, angkutan subregional, hingga angkutan pedesaan.
Integrasi first mile dan last mile menjadi penting agar masyarakat tidak kesulitan mencapai halte maupun melanjutkan perjalanan setelah turun dari bus.
“Trans Jateng tidak boleh berdiri sendiri. Integrasi dengan feeder dan angkutan eksisting harus diperkuat agar masyarakat mendapatkan layanan dari titik awal sampai tujuan akhir,” tutur Djoko.
Masalah lain adalah belum banyaknya jalur khusus bus. Sebagian besar koridor Trans Jateng masih beroperasi di lalu lintas campuran atau mixed traffic.
Akibatnya, ketepatan waktu dan durasi perjalanan masih sangat dipengaruhi kondisi lalu lintas, terutama di jalan arteri antarkota.
Dari sisi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas serta kenyamanan armada juga masih diperlukan. Pada jam sibuk, tingkat kenyamanan penumpang perlu dijaga melalui penyesuaian tata letak dan frekuensi perjalanan.
Kualitas halte, aksesibilitas, jarak antarhalte di kawasan nonperkotaan, serta pengembangan sistem informasi transportasi publik berbasis waktu nyata atau real-time juga menjadi bagian yang perlu diperkuat.
Kepastian headway dan waktu tunggu pun menjadi pekerjaan penting karena Trans Jateng melayani perjalanan lintas kabupaten dan kota dengan jarak yang cukup panjang.
Kunci Utama Ada pada Perubahan Perilaku
Pada akhirnya, keberhasilan Trans Jateng bukan hanya ditentukan oleh jumlah bus atau panjang jaringan yang dibangun. Faktor paling penting adalah kemampuan layanan tersebut membuat masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.
Perubahan perilaku atau modal shift membutuhkan kepastian waktu, keamanan, kenyamanan, tarif terjangkau, serta jaringan yang mampu menjangkau perjalanan masyarakat dari kawasan permukiman hingga pusat aktivitas.
Djoko menilai target 209 ribu penumpang per hari pada 2045 dapat dicapai apabila pengembangan jaringan dilakukan secara konsisten dan diikuti integrasi antarmoda.
“Menjawab tantangan operasional dan fiskal menjadi kunci agar proyeksi 209 ribu penumpang per hari pada 2045 dapat terwujud. Tanpa integrasi jaringan yang solid dan jaminan keterlayanan hingga tingkat tapak, peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi menuju Trans Jateng akan sulit tercapai secara optimal,” ujarnya.
Dengan demikian, penguatan Trans Jateng bukan semata soal menambah jumlah koridor. Lebih jauh, program ini menjadi bagian dari strategi Jawa Tengah membangun sistem transportasi yang lebih aman, terjangkau, terintegrasi, sekaligus lebih rendah emisi.
Jika pengembangan tersebut konsisten hingga 2045, Trans Jateng berpeluang menjadi tulang punggung mobilitas aglomerasi Jawa Tengah sekaligus salah satu instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
