Dituding Biayai Kasus Ijazah Jokowi, JK Murka: Bawa ke Bareskrim!

- Penulis

Senin, 6 April 2026 - 00:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jusuf Kalla  (foto. ist)

Jusuf Kalla (foto. ist)

JAKARTA – Isu baru terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Kali ini, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, angkat bicara sekaligus membantah keras tuduhan yang menyeret namanya dalam pendanaan pihak tertentu untuk mempersoalkan dokumen tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Kalla kepada wartawan di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), merespons informasi yang beredar di media dan mengutip pernyataan seseorang bernama Rizmond.

“Kami tegaskan bahwa itu tidak benar. Saya tidak pernah terlibat, tidak pernah mendanai, bahkan tidak mengenal yang bersangkutan,” ujar Kalla.

Ia juga menegaskan hanya mengenal Roy Suryo sebagai mantan menteri, tanpa memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang disebut dalam tuduhan tersebut.

Akan Laporkan ke Aparat

Sebagai langkah lanjutan, Kalla memastikan akan menempuh jalur hukum guna menindaklanjuti tuduhan yang dinilainya tidak berdasar tersebut. Ia menyebut telah menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum.

“Besok pengacara saya akan melaporkan ke Bareskrim untuk mencari kebenaran dan mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut,” katanya.

Kuasa hukum Kalla, Abdul Haji Talaohu, menambahkan laporan kemungkinan akan diajukan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atau Polda Metro Jaya.

Menurutnya, tuduhan tersebut telah mencemarkan nama baik kliennya dan perlu ditindaklanjuti secara hukum agar ada kejelasan serta pertanggungjawaban dari pihak yang menyebarkan informasi tersebut.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Gagal Cegah Karhutla Berulang, Raja Juli Antoni Diminta Mundur dari Menhut
Kemnaker Gelar InaSkills 2026, 90 Peserta Berebut Peluang Tembus Kompetisi Dunia
Beras SPHP Punya Kemasan Baru, BULOG Perkenalkan Beras Kita Medium
Indonesia Punya 17.343 Pulau Kecil, Baru 1.349 yang Sudah Bersertipikat
LKBH HMI Desak Menag Evaluasi Sekjen Kemenag, Polemik UINSA Ikut Disorot
Banjir Bandang Ancam Padang, Kementerian PU Siapkan Rp487 Miliar dan Bendung Penahan Sedimen
Bukan Cuma Karhutla, Mendes Yandri Soroti Sengketa Lahan hingga Koperasi Desa
Bukan Cuma Jalan, Kementerian PU Kebut Pemulihan 7 TPA di Aceh

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 09:02 WIB

Gagal Cegah Karhutla Berulang, Raja Juli Antoni Diminta Mundur dari Menhut

Rabu, 21 Oktober 2026 - 08:46 WIB

Kemnaker Gelar InaSkills 2026, 90 Peserta Berebut Peluang Tembus Kompetisi Dunia

Rabu, 21 Oktober 2026 - 05:04 WIB

Beras SPHP Punya Kemasan Baru, BULOG Perkenalkan Beras Kita Medium

Selasa, 20 Oktober 2026 - 09:33 WIB

Indonesia Punya 17.343 Pulau Kecil, Baru 1.349 yang Sudah Bersertipikat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 08:21 WIB

LKBH HMI Desak Menag Evaluasi Sekjen Kemenag, Polemik UINSA Ikut Disorot

Berita Terbaru