TNI Diserang di Lebanon, Pemerintah Desak PBB Usut Tuntas dan Hukum Pelaku Tanpa Ampun

- Penulis

Kamis, 2 April 2026 - 06:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago (dok.kemenpolhukam)

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago (dok.kemenpolhukam)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengecam keras insiden yang menimpa prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon dan mendesak adanya langkah cepat dari komunitas internasional untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah menuntut dilaksanakannya investigasi secara menyeluruh atas insiden yang menyebabkan gugur dan terlukanya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menekankan pentingnya penyelidikan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara cepat, transparan, dan komprehensif.

“Pemerintah juga menuntut penyelidikan PBB yang cepat, transparan, dan komprehensif, serta menegaskan bahwa pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan,” tegas Djamari, Rabu  (1/4/2026)

Lebih lanjut, ia menilai bahwa serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Insiden tersebut, menurutnya, mencerminkan rendahnya komitmen pihak-pihak yang bertikai dalam menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian.

Pemerintah Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak tegas, bersatu, dan konsisten dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan keamanan dan keselamatan seluruh personel pasukan perdamaian yang bertugas di wilayah konflik.

Sejalan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sinergi ini akan difokuskan bersama Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan perlindungan bagi personel di daerah penugasan.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap protokol keamanan yang berlaku. Penyesuaian tersebut akan mempertimbangkan dinamika terbaru di wilayah konflik, khususnya di Lebanon selatan, guna meminimalkan risiko dan memastikan keselamatan prajurit Indonesia yang menjalankan misi perdamaian dunia.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Gagal Cegah Karhutla Berulang, Raja Juli Antoni Diminta Mundur dari Menhut
Kemnaker Gelar InaSkills 2026, 90 Peserta Berebut Peluang Tembus Kompetisi Dunia
Beras SPHP Punya Kemasan Baru, BULOG Perkenalkan Beras Kita Medium
Indonesia Punya 17.343 Pulau Kecil, Baru 1.349 yang Sudah Bersertipikat
LKBH HMI Desak Menag Evaluasi Sekjen Kemenag, Polemik UINSA Ikut Disorot
Banjir Bandang Ancam Padang, Kementerian PU Siapkan Rp487 Miliar dan Bendung Penahan Sedimen
Bukan Cuma Karhutla, Mendes Yandri Soroti Sengketa Lahan hingga Koperasi Desa
Bukan Cuma Jalan, Kementerian PU Kebut Pemulihan 7 TPA di Aceh

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 09:02 WIB

Gagal Cegah Karhutla Berulang, Raja Juli Antoni Diminta Mundur dari Menhut

Rabu, 21 Oktober 2026 - 08:46 WIB

Kemnaker Gelar InaSkills 2026, 90 Peserta Berebut Peluang Tembus Kompetisi Dunia

Rabu, 21 Oktober 2026 - 05:04 WIB

Beras SPHP Punya Kemasan Baru, BULOG Perkenalkan Beras Kita Medium

Selasa, 20 Oktober 2026 - 09:33 WIB

Indonesia Punya 17.343 Pulau Kecil, Baru 1.349 yang Sudah Bersertipikat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 08:21 WIB

LKBH HMI Desak Menag Evaluasi Sekjen Kemenag, Polemik UINSA Ikut Disorot

Berita Terbaru