JAKARTA – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 seharusnya menjadi momentum memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, di tengah munculnya sejumlah langkah positif dari masyarakat sipil dan institusi pendidikan, kebijakan pemerintah justru dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap kesehatan publik.
Ketua Umum Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai ada dua langkah penting yang layak diapresiasi dalam momentum HKN yang diperingati setiap 12 November tersebut. Keduanya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Universitas Indonesia (UI).
Menurut Tulus, MUI telah memberikan kontribusi melalui penerbitan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan keharaman rokok elektrik atau vape. Keputusan tersebut dinilai menjadi pesan moral penting agar masyarakat semakin menyadari risiko penggunaan produk tembakau alternatif.
“Fatwa MUI ini merupakan seruan moral kepada masyarakat sekaligus kepada negara. Pemerintah harus menjadikannya sebagai momentum untuk menghadirkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari bahaya rokok elektrik,” kata Tulus, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai, penggunaan vape tidak hanya berpotensi membahayakan kesehatan penggunanya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya serta lingkungan.
Tulus menyebut prevalensi pengguna rokok elektrik telah mencapai sekitar 3 persen dari total populasi. Angka tersebut, menurut dia, menjadi peringatan bahwa persoalan vape tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Namun, apresiasi terhadap MUI tidak berhenti di situ. Tulus juga mendorong lembaga tersebut mengambil langkah serupa terhadap rokok konvensional.
“Jika rokok elektrik dinilai membawa mudarat sehingga difatwakan haram, maka MUI juga perlu segera memberlakukan fatwa haram terhadap rokok konvensional. Dampak kesehatannya tidak kalah serius, bahkan persoalannya jauh lebih kompleks,” ujarnya.
UI Beri Contoh Lewat Kawasan Tanpa Rokok
Apresiasi berikutnya diberikan kepada Universitas Indonesia yang menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus.
Bagi Tulus, kebijakan tersebut menjadi bukti keberpihakan institusi pendidikan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Terlebih, lingkungan pendidikan semestinya menjadi kawasan yang sepenuhnya terbebas dari aktivitas merokok.
Ia mengingatkan, ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
Karena itu, penerbitan aturan internal oleh UI seharusnya tidak berhenti pada aspek administratif. Implementasi dan pengawasan harus menjadi perhatian utama agar kebijakan tersebut benar-benar berjalan.
“Peraturan Rektor UI ini harus diikuti dengan penegakan aturan secara serius. Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika wajib mematuhinya. Pelanggaran harus diberikan sanksi tegas,” kata Tulus.
Ia berharap langkah UI dapat menjadi preseden positif bagi perguruan tinggi lain di Indonesia untuk menerapkan kebijakan serupa.
Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab bukan hanya mencetak sumber daya manusia unggul, tetapi juga membangun lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat.
Pemerintah Dinilai Belum Berpihak pada Kesehatan Publik
Di balik dua langkah positif tersebut, Tulus justru menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilainya belum konsisten dalam melindungi kesehatan masyarakat.
Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Padahal, regulasi tersebut telah disahkan sejak 2024 dan seharusnya menjadi landasan penting dalam memperkuat upaya perlindungan kesehatan publik.
Selain persoalan regulasi, kebijakan fiskal pemerintah juga menjadi sorotan. Tulus mengkritik keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2025 dan 2026, sementara arah kebijakan untuk 2027 juga dinilainya belum memberikan sinyal perubahan.
Padahal, cukai rokok merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk menekan konsumsi produk berisiko sekaligus mengendalikan dampak negatifnya terhadap masyarakat.
“Cukai rokok bukan semata-mata instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara. Lebih dari itu, cukai merupakan instrumen penting untuk melindungi kesehatan publik dari dampak eksternalitas negatif produk yang dikenai cukai,” tegasnya.
Tulus menilai, kebijakan pengendalian konsumsi rokok semestinya menjadi bagian integral dari strategi kesehatan nasional. Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi antara komitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kebijakan yang diterapkan di lapangan.
HKN Jangan Hanya Berorientasi pada Pengobatan
Lebih jauh, Tulus mengingatkan bahwa pembangunan kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur rumah sakit, fasilitas kesehatan, maupun jaminan pelayanan pengobatan.
Aspek promotif dan preventif justru harus mendapatkan perhatian lebih besar karena berkaitan langsung dengan upaya mencegah masyarakat jatuh sakit.
Menurut dia, pembangunan kesehatan setidaknya harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit.
Ketiganya harus berjalan beriringan agar cita-cita mewujudkan kesehatan untuk semua tidak berhenti sebagai slogan peringatan tahunan.
“Persoalan kesehatan bukan hanya soal membangun rumah sakit atau menyediakan jaminan pelayanan kesehatan. Aspek promotif dan preventif juga sangat mendasar. Negara harus hadir untuk mencegah masyarakat sakit, bukan hanya sibuk menangani ketika masyarakat sudah jatuh sakit,” pungkas Tulus.
Ia berharap HKN 2026 menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah untuk membenahi kebijakan kesehatan, terutama dalam pengendalian konsumsi produk tembakau.
Sebab, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari banyaknya fasilitas pengobatan yang tersedia, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu mencegah risiko penyakit dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kesehatan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
