JAKARTA – Pemerintah memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, aparat keamanan diminta meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban, termasuk menyikapi perkembangan aksi massa di sejumlah wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengatakan, situasi keamanan nasional secara umum masih terkendali dan kondusif. Seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik juga dipastikan tetap berjalan normal.
Penegasan itu disampaikan Dudung dalam keterangan resmi kepada media di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).
Menurut Dudung, dinamika politik dan perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, seluruh pihak diminta menyikapinya secara dewasa tanpa mengabaikan konstitusi dan kepentingan masyarakat.
“Negara tetap hadir. Pemerintahan tetap berjalan. Konstitusi tetap menjadi pedoman. Dan kepentingan serta keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Untuk menjaga stabilitas tersebut, Kemenko Polkam terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri.
Koordinasi lintas sektor itu diarahkan pada peningkatan kewaspadaan, pencegahan potensi kerawanan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dudung mengingatkan seluruh aparatur negara agar menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum. Penanganan setiap persoalan juga harus mengedepankan keselamatan masyarakat serta menghormati hak-hak konstitusional warga negara.
Dudung Soroti Perkembangan Aksi di Yogyakarta
Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian pemerintah adalah situasi keamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Dudung menjelaskan, aksi penyampaian aspirasi pada awalnya berlangsung tertib dan damai. Bahkan, aspirasi peserta aksi telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Namun, situasi dilaporkan memanas pada malam hari di sejumlah titik, di antaranya kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
Berdasarkan laporan instansi terkait, terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, hingga kerusakan fasilitas umum. Aparat kemudian melakukan langkah pengendalian sampai situasi berhasil dikendalikan pada Rabu dini hari.
Terkait sejumlah orang yang diamankan, Dudung meminta agar proses pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, serta transparan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap tahapan penanganan perkara.
“Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi negara. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keselamatan masyarakat, ketertiban umum, dan ketentuan hukum,” ujarnya.
Pelayanan Publik Diminta Tidak Terganggu
Di tengah dinamika politik, Dudung menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh ikut terganggu.
Pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kegiatan perekonomian harus tetap berjalan efektif. Pemerintah, kata dia, berkewajiban memastikan masyarakat dapat bekerja, berusaha, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.
Ia menilai keberhasilan negara tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menjaga stabilitas politik. Keberlanjutan pelayanan publik dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah.
Dudung pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh provokasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Negara berkewajiban melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. Pada saat yang sama, negara juga berkewajiban melindungi keselamatan warga dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan,” katanya.
Menko Polkam turut mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, insan pers, pemimpin politik, dan seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog serta menjaga persaudaraan.
Generasi muda juga diharapkan tetap kritis dan aktif menyampaikan gagasan, tetapi melalui cara-cara konstruktif, damai, dan bermartabat.
Menurut Dudung, energi bangsa seharusnya diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
Menutup keterangannya, Dudung memastikan pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah antisipatif sesuai ketentuan hukum.
Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memperkeruh keadaan.
“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan tujuan kebangsaan. Kita boleh berdebat tentang jalan yang harus ditempuh, tetapi jangan pernah melupakan bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama,” pungkasnya.
Dudung menegaskan, stabilitas nasional yang kokoh harus dibangun melalui penegakan keadilan, pemeliharaan kepercayaan publik, dan penguatan persatuan bangsa.
“Indonesia harus tetap aman. Indonesia harus tetap bersatu. Dan Indonesia harus terus melangkah maju,” tutupnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
