JAKARTA – Ancaman perusahaan bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan kerap membuat pekerja kehilangan hak pesangon saat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan dana cadangan pesangon.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan persoalan pesangon selama ini bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan lemahnya kepastian pembayaran ketika pekerja kehilangan pekerjaan.
Menurutnya, ketentuan mengenai besaran pesangon sebenarnya sudah diatur dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan. Namun, banyak pekerja tetap tidak menerima haknya karena perusahaan bangkrut, tidak memiliki dana, bahkan menghindari kewajiban tersebut.
“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi,” kata Said Iqbal di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Karena itu, KSPI mendorong penerapan dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Melalui skema tersebut, perusahaan diwajibkan menyisihkan iuran secara berkala kepada lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah. Dana itu harus dipisahkan dari kekayaan perusahaan sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan operasional maupun kepentingan bisnis lainnya.
“Cadangan pesangon ini bukan jaminan sosial. Ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan,” tegasnya.
Dengan mekanisme tersebut, pekerja diharapkan tetap memperoleh pesangon meskipun perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan atau kepailitan.
“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” ujarnya.
### KSPI Usulkan Danantara Kelola Dana Pesangon
Said Iqbal menyebut ada tiga alternatif lembaga yang dapat ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon.
Pertama, BPJS Ketenagakerjaan. Namun, opsi ini membutuhkan penyesuaian terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.
Kedua, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketiga, membentuk lembaga khusus yang menangani dana cadangan pesangon.
Dari ketiga pilihan tersebut, KSPI dan Partai Buruh cenderung mengusulkan pemanfaatan lembaga yang sudah ada, khususnya Danantara, agar pelaksanaannya tidak membutuhkan pembentukan organisasi baru.
“Kalau KSPI dan Partai Buruh berpendapat, lembaga yang sudah ada itu Danantara. Kalau BPJS harus mengubah undang-undang. Kalau membentuk lembaga baru, anggarannya sangat besar,” jelasnya.
Meski demikian, Said menegaskan hingga kini belum ada keputusan resmi Presiden mengenai lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
### Iuran Tidak Boleh Dibebankan kepada Pekerja
Terkait besaran iuran, Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah menggunakan perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan masa kerja, upah, serta formula pesangon.
Ia menyebut simulasi iuran sebesar 3,3 persen pernah muncul dalam pembahasan pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno. Namun, angka tersebut bukan besaran resmi untuk program yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
KSPI juga mengusulkan penerapan batas upah atau *ceiling wages* sebagai dasar penghitungan iuran agar pembebanannya tetap proporsional.
Namun, pembatasan tersebut tidak boleh mengurangi hak pekerja. Jika dana yang dibayarkan lembaga pengelola lebih kecil daripada hak pesangon, kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.
Hal serupa berlaku apabila perjanjian kerja bersama (PKB) mengatur pesangon lebih besar daripada ketentuan minimum undang-undang.
“Kalau dalam perjanjian kerja bersama disepakati pesangon tiga kali ketentuan, yang satu kali diambil dari lembaga penyelenggara, sedangkan kekurangannya dibayar perusahaan. Jadi tidak ada hak pekerja yang hilang,” katanya.
Said juga menegaskan kewajiban iuran dana cadangan pesangon tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil.
### Pengusaha Dinilai Justru Diuntungkan
Menurut Said, sistem iuran berkala bukan merupakan beban baru bagi pengusaha. Sebaliknya, mekanisme tersebut membantu perusahaan mempersiapkan kewajiban pesangon secara bertahap.
Dengan begitu, perusahaan tidak perlu menyediakan dana besar secara mendadak ketika terjadi PHK massal, efisiensi, atau penutupan usaha.
“Pemerintah justru ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat ketika terjadi PHK. Caranya, kewajiban pesangon itu dicicil dalam bentuk iuran. Ini *win-win solution* bagi pengusaha dan buruh,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran. Sanksinya, menurut dia, dapat berupa tindakan administratif hingga penutupan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, perusahaan yang tidak membayarkan pesangon kepada pekerja juga dapat menghadapi konsekuensi hukum tersendiri.
### Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Aturan Turunan
KSPI menilai pemerintah perlu segera merampungkan peraturan pelaksanaan yang mengatur besaran iuran, lembaga pengelola, mekanisme penyetoran, pengelolaan dana, hingga tata cara pencairan pesangon.
Said Iqbal mengingatkan UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan tenggat paling lama satu tahun untuk penyusunan peraturan turunannya.
Ia menyatakan akan menyiapkan analisis kebijakan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto serta berkoordinasi dengan pimpinan DPR dan pemerintah.
Menurutnya, dana cadangan pesangon harus menjadi instrumen perlindungan pendapatan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Dana cadangan pesangon justru menjawab persoalan agar buruh pasti mendapatkan pesangon. Pengusaha juga jangan takut, karena ini solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha membayar secara bertahap melalui iuran, sedangkan buruh mendapatkan kepastian haknya,” pungkas Said Iqbal.
Penulis : lazir
Editor : ameri






