JAKARTA – Transformasi transportasi publik tidak harus mengorbankan pelaku usaha angkutan konvensional.
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa modernisasi layanan justru bisa berjalan beriringan dengan pemberdayaan operator lokal melalui kehadiran Trans Banyumas.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan keberhasilan Trans Banyumas terletak pada kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha angkutan yang sebelumnya terdampak program Buy The Service (BTS) Kementerian Perhubungan.
Trans Banyumas dioperasikan PT Banyumas Raya Transportasi, konsorsium yang menaungi 12 operator angkutan umum lokal. Mereka terdiri atas perusahaan, koperasi, dan pengelola angkutan kota yang sebelumnya telah beroperasi di wilayah Banyumas.
Menurut Djoko, pembentukan konsorsium tersebut menjadi jalan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha transportasi lokal sekaligus meningkatkan profesionalisme pengelolaan angkutan umum.
“Modernisasi transportasi publik tidak seharusnya meminggirkan pelaku usaha lama. Mereka justru perlu dirangkul dan dilibatkan dalam sistem transportasi yang lebih profesional,” kata Djoko, Senin (16/11/2026).
Melalui konsorsium, pengelolaan armada, operasional, dan standar pelayanan dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Kolaborasi tersebut juga memperkuat kemampuan pembiayaan, termasuk dukungan Bank Mandiri SME Purwokerto.
Selain itu, keterlibatan operator lokal dinilai dapat mengurangi potensi konflik sosial akibat perubahan sistem transportasi konvensional menjadi layanan modern.
Keberlanjutan Trans Banyumas juga mendapat dukungan Bupati Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, serta sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Banyumas.
Dukungan anggaran menjadi penting setelah pembiayaan operasional layanan beralih dari APBN ke APBD. Djoko menjelaskan, subsidi pemerintah daerah diperuntukkan bagi masyarakat pengguna jasa, bukan diberikan langsung kepada operator bus.
Perluasan Layanan dan Tarif Integrasi
Djoko menilai transportasi publik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, daerah yang ingin berkembang perlu menyediakan angkutan umum yang aman, terjangkau, dan mampu menjangkau berbagai kawasan.
Trans Banyumas saat ini menghubungkan sejumlah simpul transportasi, antara lain Terminal Bulupitu, Kebondalem, Notog, Baturraden, Ajibarang, serta Stasiun Purwokerto (Pasar Pon).
Namun, pengembangan layanan masih perlu diperkuat dengan penambahan armada pengumpan (feeder) dan angkutan pedesaan agar masyarakat di kawasan permukiman maupun desa memiliki akses lebih mudah.
Djoko juga mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan kembali penerapan tarif integrasi Trans Banyumas yang sebelumnya dihilangkan setelah pengelolaan layanan beralih ke APBD.
“Tarif integrasi perlu dikaji kembali karena dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat, terutama penumpang yang harus berpindah koridor atau armada,” ujarnya.
Menurut dia, tarif terintegrasi memungkinkan penumpang berpindah layanan dalam periode tertentu tanpa harus membayar tarif penuh berulang kali. Skema ini juga dapat meningkatkan keterhubungan antarkoridor, mendorong jumlah penumpang, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Selain itu, integrasi tarif yang didukung pembayaran nontunai dapat mempermudah transaksi sekaligus memperluas akses transportasi bagi pelajar, pekerja, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Djoko menegaskan, pengalaman Banyumas memperlihatkan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan armada dan infrastruktur, tetapi juga kemampuan membangun kolaborasi.
Dengan dukungan anggaran daerah, penambahan layanan pengumpan, dan evaluasi tarif integrasi, Trans Banyumas berpeluang menjadi contoh pengembangan transportasi publik yang melibatkan pelaku usaha lokal sekaligus mengutamakan kepentingan masyarakat.
Penulis : lazir
Editor : ameri






