SUBANG – Persaingan merebut kursi kepala desa tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persaudaraan masyarakat. Para calon kepala desa (cakades) di Kabupaten Subang diminta mengedepankan persatuan, menghormati perbedaan pilihan, dan menawarkan program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Pesan tersebut disampaikan Anggota MPR/DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Kabupaten Subang, Senin (9/11/2026).
Mengangkat tema Peningkatan Pemahaman tentang Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.
Ateng menegaskan, pemahaman terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh sebatas pengetahuan. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam perilaku calon pemimpin, terutama ketika menghadapi perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat.
Menurutnya, calon kepala desa harus mampu membangun komunikasi dengan seluruh lapisan warga, bukan hanya kelompok yang mendukung atau dekat dengan dirinya.
“Calon kepala desa perlu mendengar langsung kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari kelompok yang selama ini aktif dalam forum desa. Dialog perlu dibuka hingga tingkat dusun agar warga yang jarang terwakili juga memiliki kesempatan menyampaikan aspirasinya,” ujar Ateng.
Ia mengingatkan, Pilkades Serentak Kabupaten Subang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 6 Desember 2026. Pemilihan tersebut akan digelar di 165 desa yang tersebar di 28 kecamatan.
Berdasarkan data sementara, terdapat 630 tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah 751.939 penduduk potensial pemilih. Besarnya cakupan pemilihan tersebut membutuhkan komitmen bersama agar seluruh tahapan berlangsung tertib, aman, dan demokratis.
Ateng meminta para calon beserta pendukungnya menaati aturan pemilihan, menolak politik uang, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Jika muncul keberatan atau persoalan selama tahapan Pilkades, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme resmi.
Program Cakades Harus Terukur dan Berbasis Kebutuhan
Selain menjaga kondusivitas politik, Ateng menyoroti pentingnya kualitas program yang ditawarkan para calon kepala desa. Menurutnya, masyarakat membutuhkan gagasan pembangunan yang realistis dan dapat diukur, bukan sekadar janji politik.
Setiap program, kata dia, harus disusun berdasarkan persoalan nyata di lapangan. Calon perlu memiliki data mengenai lokasi permasalahan, jumlah warga terdampak, kebutuhan anggaran, hingga pihak yang berwenang melaksanakan program tersebut.
“Bahas tiga prioritas dengan warga dan tunjukkan datanya. Kalau air bersih menjadi prioritas, sebutkan berapa rumah tangga yang belum terlayani, apa target tahun pertama, dan kapan warga bisa melihat perkembangannya,” jelasnya.
Ia mencontohkan, calon kepala desa yang menjanjikan peningkatan layanan air bersih harus terlebih dahulu memeriksa kondisi sumber air dan jaringan distribusi. Dengan demikian, target pembangunan tidak berhenti sebagai janji, tetapi memiliki tahapan dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Ateng juga mendorong agar target serta jadwal pelaksanaan program diumumkan melalui papan informasi desa. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat memantau perkembangan pembangunan sekaligus meminta penjelasan apabila terjadi perubahan.
Ia menambahkan, calon kepala desa harus memahami batas kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah desa. Jika suatu program membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten atau instansi lain, rencana koordinasinya harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Kepala Desa Terpilih Wajib Melayani Semua Warga
Ateng turut meminta pemerintah daerah dan panitia Pilkades memastikan informasi pemilihan mudah diakses masyarakat. Informasi mengenai lokasi TPS, pengecekan status pemilih, tata cara pencoblosan, hingga saluran pengaduan perlu disosialisasikan secara jelas.
Menurutnya, pendidikan demokrasi juga harus menjangkau warga yang membutuhkan pendampingan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab seorang kepala desa justru dimulai setelah proses pemilihan selesai. Siapa pun yang terpilih harus meninggalkan sekat dukungan politik dan kembali menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat.
Program yang pernah dijanjikan selama kampanye perlu dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Target, kebutuhan anggaran, serta jadwal pelaksanaan harus disampaikan agar warga dapat ikut mengawasi realisasinya.
“Setelah dilantik, kepala desa bertanggung jawab melayani seluruh warga. Gunakan kriteria yang sama saat menilai usulan dan memberikan layanan, apa pun pilihan warga saat Pilkades,” tegas Ateng.
Ia juga mengingatkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Desa yang melarang kepala desa menjadi pengurus partai politik serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Ketentuan tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa jabatan kepala desa harus dijalankan secara profesional, menjaga netralitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, DPD PKS Kabupaten Subang menggelar Temu Tokoh dan Konsolidasi Calon Kepala Desa. Pertemuan tersebut membahas optimalisasi peran kader dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain pendampingan UMKM, pemilahan sampah, dan kegiatan posyandu.
Ateng mendorong agar kegiatan sosial tersebut memiliki pembagian tugas yang jelas serta catatan capaian sehingga manfaatnya dapat dievaluasi secara berkala.
Melalui Sarasehan Kebangsaan MPR RI ini, ia berharap para calon kepala desa tidak hanya memahami nilai konstitusi dan demokrasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kepemimpinan yang terbuka, adil, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Penulis : lazir
Editor : ameri
