JAKARTA – Permintaan maaf Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, terkait gangguan pasokan BBM belum cukup untuk menyelesaikan persoalan distribusi energi. Pertamina diminta melakukan pembenahan konkret agar antrean panjang dan kelangkaan BBM tidak kembali terjadi.
Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Anggia Ermarini, menegaskan Pertamina harus memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, gangguan pasokan sepanjang Oktober 2026 menjadi peringatan serius bagi perusahaan energi pelat merah tersebut.
“Pertamina tidak cukup hanya menyampaikan permintaan maaf. Yang terpenting adalah memastikan pasokan BBM kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan energi. Jangan sampai kelemahan distribusi justru membebani masyarakat,” tegas Anggia, Minggu (15/11/2026).
Anggia menyampaikan hal itu setelah Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina pada Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi VI mengapresiasi kinerja Pertamina sepanjang Semester I 2026, baik dari sisi operasional maupun keuangan. Kontribusi perusahaan kepada negara tercatat mencapai Rp208 triliun per 30 Juni 2026.
Namun, capaian tersebut harus diimbangi dengan jaminan ketahanan pasokan energi. Pertamina diminta memastikan ketersediaan BBM hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan perbatasan.
Komisi VI juga mendorong optimalisasi kilang, diversifikasi sumber impor, serta penguatan cadangan dan stok nasional. Kapasitas armada transportasi darat dan laut, fasilitas penyimpanan, hingga terminal BBM dinilai perlu ditingkatkan.
Salah satu langkah penting yang disoroti adalah penguatan Early Warning System (EWS) terintegrasi dari kilang hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Jangan menunggu terjadi antrean panjang baru melakukan penanganan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi dan rencana kontingensi yang kuat, sehingga setiap potensi gangguan bisa segera diatasi sebelum merugikan masyarakat,” ujarnya.
Selain pembenahan distribusi, Pertamina diminta memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, serta pemerintah pusat dan daerah untuk mengamankan jalur distribusi dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Komisi VI turut menyoroti pentingnya peningkatan produksi migas nasional melalui eksplorasi, pengembangan lapangan, dan pemanfaatan teknologi.
Dari sisi tata kelola perusahaan, DPR mendorong percepatan penyelesaian kewajiban Kementerian Keuangan kepada Pertamina guna menjaga likuiditas perusahaan.
Pertamina juga diminta berkoordinasi dengan BP BUMN dan Danantara dalam pelaksanaan program streamlining, dengan tetap mempertahankan anak usaha yang kepemilikan saham pemerintahnya 100 persen sebagai entitas induk.
Anggia menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan seluruh rekomendasi tersebut. Pertamina juga diwajibkan menyampaikan jawaban tertulis secara lengkap dan komprehensif paling lambat tujuh hari kerja atas seluruh pertanyaan serta masukan anggota Komisi VI.
Penulis : lazir
Editor : ameri






