JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, mendukung langkah Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI. Ia meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap motif, pihak yang berkepentingan, hingga kemungkinan adanya aktor intelektual di balik perkara tersebut.
Dukungan itu disampaikan Nasir dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).h
“Kami juga ingin memberikan dukungan politik kepada Kapolri untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Sehingga terang-meneranglah kasus ini, Pak Kapolri. Jadi, penegakan hukum terus dilakukan, dukungan politik juga terus diberikan,” ujar Nasir.
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh II itu menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan perkara hukum biasa. Sebab, persoalan tersebut menyangkut keamanan negara dan sosok yang memegang amanah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Karena itu, ia meminta kepolisian menjelaskan secara terbuka siapa pihak yang berada di balik penyadapan tersebut dan apa tujuan tindakan itu dilakukan.
“Untuk kepentingan apa sebenarnya penyadapan ini dilakukan? Kemudian, siapa saja yang berkepentingan dengan penyadapan ini? Dan siapa sebenarnya aktor intelektual daripada peristiwa hukum ini? Ini harus dijawab,” tegasnya.
Nasir juga meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan pasal-pasal lain dalam KUHP, termasuk ketentuan terkait makar, sepanjang ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidananya.
“Dalam pandangan kami, ini juga sangat mungkin untuk dikenai pasal-pasal yang terkait dengan makar. Karena sekali lagi, pelakunya bukan sembarang orang. Sosok yang disadap juga adalah orang yang memegang amanah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” jelasnya.
Ia mengingatkan kembali kasus penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia oleh intelijen Australia yang terungkap pada 2013. Peristiwa tersebut, menurut Nasir, menjadi pengingat bahwa penyadapan terhadap kepala negara memiliki dampak serius terhadap keamanan nasional dan hubungan diplomatik.
Nasir berharap Polri dapat mengungkap seluruh rangkaian perkara secara komprehensif, memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat, serta menjadikan kasus ini sebagai pelajaran bagi institusi penegak hukum.
“Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan titik terang sehingga pelaku dan apa yang dilakukan itu menjadi pelajaran bagi institusi kepolisian dan siapa pun yang diberi amanah untuk jangan main-main dengan apa yang mereka lakukan selama ini,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
