Berita Hukum

Hakim Tolak Praperadilan, Status Tersangka Hasto Kristiyanto Tetap Berlaku. (Antara Foto)

Hukum

Hakim Tolak Praperadilan, Status Tersangka Hasto Kristiyanto Tetap Berlaku

Hukum | Kamis, 13 Februari 2025 - 19:50 WIB

Kamis, 13 Februari 2025 - 19:50 WIB

Sidang putusan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berakhir dengan penolakan. Lanjut baca di sini:

Penangkapan Tersangka Penyebar Video Deepfake: Skema Penipuan Berkedok Bantuan Keuangan. (TBNews)

Hukum

Penangkapan Tersangka Penyebar Video Deepfake: Skema Penipuan Berkedok Bantuan Keuangan

Hukum | Kriminal | Jumat, 7 Februari 2025 - 16:41 WIB

Jumat, 7 Februari 2025 - 16:41 WIB

Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap seorang tersangka bernama JS (25) atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan video deepfake. Baca lebih lanjut :

Pengacara Razman Hasibuan saat menyampaikan kekesalannya di ruang sidang. (tangkapan layar/video di medsos)

Hukum

Razman Arif Vs Hotman Paris Memanas! Firdaus Oiwobo Tuai Kecaman Gara-Gara Naik Meja

Hukum | Kamis, 6 Februari 2025 - 18:40 WIB

Kamis, 6 Februari 2025 - 18:40 WIB

JAKARTA – Pengacara kondang Hotman Paris geram melihat ulah Firdaus Oiwobo di ruang sidang. Ia pun mendesak Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum,…

Azmi Syahputra

Hukum

Dorong Reformasi Kultural, Pakar Hukum Pidana Desak Presiden Bentuk Tim Independen untuk Polri

Hukum | Selasa, 4 Februari 2025 - 09:28 WIB

Selasa, 4 Februari 2025 - 09:28 WIB

JAKARTA – Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti sekaligus Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menyoroti berbagai kasus pemerasan dan tagar kritik…

Pakar Hukum Azmi Syahputra

Hukum

Revisi KUHAP, Azmi Syahputra: Solusi Efektif untuk Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum di Indonesia

Hukum | Senin, 3 Februari 2025 - 05:45 WIB

Senin, 3 Februari 2025 - 05:45 WIB

“KUHAP baru nanti harus mampu memperkuat wajah dan kualitas penegakan hukum. Apalagi, pemerintah menargetkan KUHAP baru ini dapat berjalan beriringan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2 Januari 2026,” ujar Azmi Syahputra, Senin (3/2/2025).