Hak Pilih ASN saat Pemilu Terbatas, Ini Kata Bawaslu!

RENTAK.ID – Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai hak memilih secara konstitusional pada Pemilu 2024. Hanya saja hak pilih ASN tidak sama dengan masyarakat umum.

Hal itu disamaikan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi pada wawancara kepada media, Kamis (14/9/2023).

Bacaan Lainnya

“Ada pembatasan bagi ASN dalam menggunakan hak pilihnya. Karena ASN diberikan hak memilih secara konstitusional,” kata Puadi, Kamis (14/9/2023).

Ia juga mengatakan, pembatasan tersebut dilakukan karena setiap ASN wajib bersikap netral, karena posisinya sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, ASN harus bisa menempatkan diri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

Ibaratnya ASN harus bisa membatasi diri untuk tidak ikut serta dalam pelaksanaan kampanye. Kemudian ASN tidak bisa ikut dalam tim kampanye, dan ASN juga tidak bisa ikut menyelenggarakan kegiatan kampanye.

“Pejabat negara, pejabat struktural, dan sebagainya dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada menguntungkan peserta pemilu. Baik sebelum maupun sesudah masa kampanye,” kata Puadi.

Jika hal itu dilanggar, Puadi menegaskan, akan ada sanksi pidana yang diterima ASN yang melanggar. Aturan yang dilanggar, ASN akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun, dan denda 12

Sebab ASN sendiri selalu menjadi isu krusial dalam peristiwa politik 5 tahun sekali. Sebab, masih banyak ASN yang terlibat dalam politik praktis. 

“Ada fanismenya, kalau Bawaslu mempercepat pengawasan. Begitu juga dengan sosialisasi dan pelanggaran, ketentuannya sudah jelas,” ujarnya.

Oleh karena itu, ASN diharapkan bersikap profesional, dan tidak memihak pada pengaruh apapun bentuknya. Dan tidak berpihak pada kepentingan politik apapun, dan siapapun.(fhm)

Pos terkait